Contoh PERS

PERS 1

Kemendikbud Optimalisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

JAKARTA - Kemendikbud akan mengoptimalisasi anggaran fungsi pendidikan. Kementerian ini juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain yang terkait soal mekanisme dan pengawasan agar pemakaian anggaran tepat sasaran. 

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, sebagai urusan yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beberapa langkah strategis di bidang pendidikan akan segera dijalankan Kemendikbud pada 2019. 

“Kami akan mempertajam penggunaan anggaran fungsi pendidikan agar lebih optimal. Karena itu, kami akan melakukan sinkronisasi dalam pemanfaatan anggaran agar lebih tepat sasaran,” kata Mendikbud dalam siaran pers kemarin. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, zonasi pendidikan bukan hanya untuk penerimaan peserta didik baru, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memeratakan kualitas layanan pendidikan di seluruh Tanah Air. 

“Harapan atas zonasi pendidikan ini akan memperbanyak sekolah-sekolah favorit, sekolah yang berkualitas,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berpendapat, pendidikan bermutu adalah kunci bagi kemajuan bangsa. 

Dia menuturkan, memasuki 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menghadapi persoalan besar terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, riset, dan teknologi kalah dengan bangsa-bangsa lain, mutu pendidikan yang masih rendah, guru yang tidak berdaya baik dari kualitas, kesejahteraan, kekurangan guru, dan perlindungan. 

“Harus ada cetak biru pendidikan sehingga bisa cepat merespons kebutuhan Revolusi Industri 4.0. Platform SDM Indonesia yang berkualitas, terbuka terhadap ide-ide baru, kreatif, memiliki keterampilan, hard and soft skill, visioner sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0,” kata Unifah

sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1367589/144/kemendikbud-optimalisasi-anggaran-fungsi-pendidikan-1546499469

PERS 2

2019, Kuota Bidikmisi Naik Jadi 130.000 Mahasiswa

SEMARANG - Kabar gembira bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi untuk bisa mewujudkan cita-citanya berkuliah di perguruan tinggi. Kini pemerintah akan menaikkan kuota beasiswa Bidikmisi dari 85.000 mahasiswa tahun lalu menjadi 130.000 mahasiswa untuk tahun ini. 

Peningkatan kuota penerima ini untuk memenuhi prioritas pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan fokus pada sumber daya manusia (SDM). 

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir mengatakan, beasiswa Bidikmisi menjadi salah satu program peningkatan akses bagi mahasiswa tidak mampu, namun berprestasi, agar bisa menempuh pendidikan tinggi.

Tahun ini pemerintah tidak lagi fokus pada pembangunan infrastruktur, melainkan ke pembangunan manusia dan Presiden telah mengamanatkan kuota beasiswa ini ditingkatkan menjadi sekitar 50%. "Ini perintah dari Presiden (Jokowi), supaya kalau bisa Bidikmisi dinaikkan 50%. Prioritas pembangunan akan digeser dari infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia,” kata Nasir saat memberikan kuliah umum ”Membangun Generasi Milenial Indonesia yang Berkarakter dengan Semangat Prestasi” di Auditorium Profesor Wuryanto, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Semarang, Jawa Tengah.

Pada 2018 kuota nasional Bidikmisi mencapai 85.000 mahasiswa. Dengan demikian, pada tahun ini pemerintah akan meningkatkan anggaran Bidikmisi agar penerimanya bisa mencapai 130.000 mahasiswa di seluruh Indonesia.

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1367501/144/2019-kuota-bidikmisi-naik-jadi-130000-mahasiswa-1546471557

PERS 3

Sertifikat Kompetensi Jadi Nilai Tambah bagi Mahasiswa

JAKARTA - Makin sengitnya persaingan di dunia kerja mendorong mahasiswa tak lagi sekedar mendapat ijazah. Sertifikat kompetensi akan menjadi nilai tambah bagi gelar kesarjanaan mereka.

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Gunawan Suryoputro mengatakan, peningkatan kemampuan keterampilan pada mahasiswa menjadi sangat penting guna menjawab tantangan masa depan. Kemampuan softskill, kata dia, ditekankan pada penambahan kompetensi. Oleh karena itu pihaknya sedang menggandeng lembaga sertifikasi untuk membuka program keterampilan bersertifikasi.

"Kita akan berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi yang nantinya akan terbuka kepada seluruh mahasiswa untuk menambah keterampilan untuk mengantisipasi tantangan masa depan mulai dari sekarang," katanya pada sidang senat terbuka Wisuda Magister, Sarjana dan ahli Madya tahun akademik 2018/ 2019 Uhamka kemarin.

Untuk wisuda kali ini UHAMKA meluluskan 2877 lulusan yang terdiri dari Jenjang Ahli Madya (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Pada wisuda tahun ini, UHAMKA mengangkat tema Kesiapan Lulusan UHAMKA Dalam Menghadapi Era Disrupsi Revolusi Industri 4.0.

Menurut Gunawan, program keterampilan sertifikasi ini terkait dengan kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement. Dimana SKPI itu isinya adalah keterampilan tambahan mahasiswa yang terkait dengan softskill dan profesionalisme. Untuk jangka pendek ini, kata dia, program keterampilan yang mau dilatih ke mahasiswa ialah enterprenuership dan manajemen berbasis IT."Maka mahasiswa didorong memilih sesuai minat dan bakat untuk menyandingkan pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh dari bidang studi," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) ini berpendapat, Kemenristekdikti harusnya meminta kampus untuk benar-benar menjaga mutu lulusan dan kompetensi didalam bidangnya. Sehingga begitu sesrorang lulus sarjana maka lulusan dari satu perguruan tinggi itu benar-benar kompeten sehingga tidak perlu ada syarat lagi dengan sertifikasi kompetensi.

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1365329/144/sertifikat-kompetensi-jadi-nilai-tambah-bagi-mahasiswa-1545614017